‘Right Issue’ Harus Dimaksimalkan Waskita untuk Perbesar Keuntungan

27-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II dan Direksi Waskita Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mendorong kreativitas BUMN infrastruktur dalam mencari potensi keuntungan perusahaan. Menurutnya, jika hanya dengan mengandalkan penyertaan modal negara (PMN) dan right issue yang potensi keuntungannya mencapai 26 persen di tahun ini belum cukup untuk menyehatkan keuangan PT Waskita Karya.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II dan Direksi Waskita Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021). Jon mengatakan, dengan adanya keputusan Waskita Group meminta PMN dan upaya melakukan right issue harusnya dapat memaksimalkan keuntungan mereka.

 

“Kalau tidak menggunakan PMN dan right issue itu kemungkinan keuntungannya 10 persen, kalau menggunakan dua hal ini keuntungannya menjadi 26 persen. Saya melihat di sini porsi PMN dan porsi yang berkaitan dengan right issue itu kan zero interest, bunganya 0. Jadi kalau 26 persen saja menurut saya masih kecil,” tegas Jon.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa dirinya bersama Fraksi PAN mendukung aktivitas right issue yang akan dilakukan Waskita, namun ia meminta kejelasan prospek ke depan. “Jadi ini tolong juga diprospek itu harus clear juga. Jadi poinnya kami mendukung ini tapi catatan-catatan yang saya sampaikan tolong menjadi perhatian,” ucapnya.

 

Selain itu, Jon juga meminta agar BUMN-BUMN yang ditugaskan berinvestasi di berbagai infrastruktur dapat diberikan hak pengelolaan. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu sumber pengembalian terhadap jumlah utang yang mereka miliki, serta value terhadap investasi yang dilakukan dapat meningkat.

 

“Kita bicara misalnya di tol satu daerah misalnya, kemarin kita mengunjungi (Tol) Panimbang, di situ betul-betul hanya berinvestasi tentang tolnya saja. Mereka tidak diberi hak pengelola terhadap wilayah-wilayah yang strategis di situ. Nah ini salah satu sumber pengembalian terhadap utang-utang mereka dan value terhadap investasi yang mereka lakukan juga bisa increase tinggi,” tandasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...